TENTANG KAMI
e-POSBAKUM adalah Layanan Pos Bantuan Hukum secara elektronik sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM), dan Permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
Posbakum (Pos Pelayanan Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Posbakum PTUN Mataram telah bekerja sama dengan LBH - APIK NTB dalam menyelenggarakan Pemberian Layanan Bantuan Hukum.
Dasar Hukum:
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/DjMT/Kep/III/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014
Jenis Layanan Posbakum:
- Pemberian- pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma
Jam Pelayanan POSBAKUM PTUN Mataram
Petugas POSBAKUM
Muhammad Heriyanto, S.H.
(Paralegal LBH-APIK NTB)
Konsultasi
Pembuatan Gugatan / Permohonan
Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011